PBB ACC RI RUSIA CHINA kirim Pasukan Perdamaian ke GAZA koalisi 3 NEGARA Merangsak Kepung ISRAEL ‼️

PBB ACC RI RUSIA CHINA kirim Pasukan Perdamaian ke GAZA koalisi 3 NEGARA Merangsak Kepung ISRAEL ‼️ PBB Izinkan RI Rusia China Kirim Pasukan Perdamaian Ke Gaza! Koalisi Pasukan 3 Negara Kepung Israel Dapat Lampu Hijau Dewan Keamanan PBB, Indonesia, Rusia & China Siap Kepung Tel Aviv! Kirim Pasukan Perdamaian Koalisi 3 Negara Ke Gaza!. Menteri Luar negeri Indonesia, Ibu Retno Marsudi Menegaskan Indonesia Siap mengirimkan Ribuan Pasukan Perdamaian Ke Gaza Demi Mengakhiri Konflik antara Israel dengan Palestina. Hal ini rupanya juga didukung oleh sejumlah negara kuat dunia, salah satunya adalah Rusia Dan China. Saat ini didunia memang hanya 3 negara yang berani menentang hagemoni atau dominasi Israel. 3 negara itu adalah Indonesia, China & Rusia. Rusia sendiri diketahui memang tengah berkonflik dengan Amerika dan sekutunya, hal ini akibat invasi rusia ke ukraina yang disebut rusia sebagai upaya melindungi Rusia dari Ekspansi Nato. China sendiri dicurigai intelijen Amerika, Si Ay Ey, tengah mempersiapkan invasi ke Taiwan Guna menyatukan kembali seluruh wilayah China. sedangkan Indonesia, memang telah sejak lama membenci Israel yang masih melakukan penjajahan Kepada bangsa Palestina. Konstitusi Indonesia sudah dengan sangat jelas menolak seluruh jenis penjajahan dimuka bumi ini. Karena amanat konstitusi itulah Indonesia hingga kini terus menerus menyuarakan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. kendati mendapatkan intimidasi hingga ancaman dari pemerintah israel, Menlu Indonesia Ibu Retno marsudi Tak pernah gentar sedikitpun untuk terus mengobarkan api permusuhan dengan Israel. Terkait Pengiriman pasukan Perdamaian PBB, Pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia Yon Machmudi mengatakan PBB bisa merekomendasikan mengirim pasukan internasional melalui Resolusi 377A. “Bisa merekomendasikan untuk pengiriman pasukan. Tinggal negara-negara mana yang akan berkomitmen untuk bergabung,“ kata Yon kepada , Rabu (13/12/2023). Resolusi 377A atau “Unity for Peace (bersatu demi perdamaian)“ bertujuan untuk menyelesaikan situasi usai Dewan Keamanan PBB gagal menjalankan fungsinya. Di kasus agresi Israel, DK PBB berulang kali gagal mengeluarkan resolusi. Mesir akhirnya memakai resolusi 377A untuk menggelar sesi khusus membahas Gaza dan meloloskan resolusi baru soal gencatan senjata. Pengiriman pasukan Perdamaian Harus didukung negara besar. Resolusi 377A memberi wewenang ke Majelis Umum untuk menggelar pertemuan melalui Sekretaris Jenderal. Majelis Umum lalu membuat rekomendasi kolekftif dari anggota termasuk penggunaan kekuatan bersenjata bila diperlukan. “Termasuk dalam kasus pelanggaran perdamaian atau tindakan agresi penggunaan angkatan bersenjata bila diperlukan untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional,“ demikian poin dalam resolusi itu. Yon menjelaskan resolusi baru soal pengerahan pasukan, melalui sesi khusus Majelis Umum, bisa digunakan asal ada negara besar mendukung. Namun, keputusan semacam itu akan memicu pertanyaan siapa yang akan bersedia memulai dengan mengirim pasukan ke Gaza. Negara Arab, kata dia, juga belum tentu bersedia mengirim pasukan meski ada resolusi di bawah payung PBB “Yang memungkinkan kan hanya China, Rusia& Indonesia“ ujar Yon. Sementara itu, pakar hukum internasional dari Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan kemungkinan pengerahan pasukan PBB sulit diterapkan, hal ini lantaran Amerika Serikat pasti akan melakukan Veto kembali terhadap resolusi DK PBB tersebut. hal ini hanya akan berhasil jika Rusia, China, dan Indonesia mengirimkan pasukan Perdamaian bukan atas nama bendera PBB, tapi organisasi lain Rusia bisa saja membentuk Koalisi pasukan Perdamaian darurat guna menghentikan konflik di Gaza. dalam sejarah Koalisi pasukan dari beberapa negara ternyata sering dilakukan, contoh ketika Koalisi 7 negara yang dipimpin Inggris dalam upaya menghentikan Kampanye Militer kaisar Perancis Napoleon Bonaparte. Pasukan Perdamaian juga pernah dibentuk oleh Koalisi Arab untuk menghentikan pemberontakan syiah di yaman. jadi pengerahan pasukan tidak selalu harus berasal dari mandat Dewan Keamanan PBB. Asal ada kesepakatan dari sejumlah negara, pasukan Perdamaian bisa dikirim dalam kondisi-kondisi tertentu.